Jakarta, 19 Oktober 2026 – Konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi dalam perang Yaman merupakan salah satu perseteruan geopolitik paling kompleks di kawasan Timur Tengah. Pertikaian tersebut tidak hanya dipicu oleh perebutan kekuasaan di dalam negeri Yaman, tetapi juga berkaitan dengan persaingan pengaruh regional, persoalan keamanan perbatasan, serta keterlibatan sejumlah kekuatan asing. Arab Saudi memandang perkembangan militer Houthi sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan keamanan nasionalnya. Sementara itu, Houthi menilai intervensi militer yang dipimpin Saudi sebagai campur tangan asing terhadap kedaulatan Yaman. Perbedaan kepentingan tersebut membuat konflik berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat besar.
Akar konflik dapat ditelusuri dari kondisi politik Yaman yang mengalami ketidakstabilan jauh sebelum perang besar pecah pada 2015. Gerakan Houthi, yang juga dikenal sebagai Ansar Allah, muncul dari wilayah Saada di Yaman utara dengan latar belakang komunitas Zaidiyah, salah satu cabang Islam Syiah. Gerakan tersebut berkembang sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, marginalisasi politik, dan persoalan ekonomi di wilayah utara. Sejak 2004, kelompok Houthi beberapa kali terlibat pertempuran dengan pasukan pemerintah Yaman yang dipimpin Presiden Ali Abdullah Saleh. Rangkaian konflik tersebut memperkuat kemampuan militer Houthi sekaligus memperdalam ketidakpercayaan antara kelompok itu dan pemerintah pusat. Ketegangan semakin meningkat ketika perubahan politik melanda Yaman setelah gelombang Arab Spring pada 2011.
Perubahan kekuasaan setelah pengunduran diri Ali Abdullah Saleh membuka babak baru ketidakstabilan politik Yaman. Abdrabbuh Mansur Hadi mengambil alih kepemimpinan melalui proses transisi yang didukung negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi. Namun, proses transisi menghadapi berbagai hambatan, mulai dari perselisihan antarkelompok politik hingga memburuknya kondisi ekonomi. Houthi memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah untuk memperluas pengaruh politik dan militernya. Pada September 2014, kelompok tersebut berhasil menguasai ibu kota Sanaa dan kemudian memperkuat kendali atas sejumlah lembaga negara. Perkembangan ini mengubah keseimbangan kekuatan di Yaman serta meningkatkan kekhawatiran Arab Saudi terhadap situasi di negara tetangganya.
Arab Saudi mulai melakukan intervensi militer secara langsung pada Maret 2015 dengan memimpin koalisi sejumlah negara Arab. Operasi tersebut diluncurkan setelah pemerintahan Presiden Hadi kehilangan kendali atas ibu kota dan menghadapi tekanan militer dari Houthi. Saudi menyatakan bahwa intervensinya bertujuan mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional serta mencegah perluasan pengaruh kelompok bersenjata di kawasan. Di sisi lain, Houthi menganggap operasi tersebut sebagai agresi militer yang memperburuk penderitaan masyarakat sipil. Serangan udara, pertempuran darat, dan pembatasan akses ke sejumlah wilayah kemudian menjadi bagian dari konflik yang semakin meluas. Perang tersebut tidak menghasilkan kemenangan cepat bagi salah satu pihak dan justru berkembang menjadi krisis berkepanjangan.
Persaingan pengaruh antara Arab Saudi dan Iran menjadi faktor lain yang memperumit perang Yaman. Iran diketahui memiliki hubungan politik dan memberikan dukungan militer kepada Houthi, meskipun kelompok tersebut memiliki agenda politik dan kepentingan domestiknya sendiri. Arab Saudi mengkhawatirkan keberadaan kelompok bersenjata yang memiliki kemampuan rudal dan pesawat nirawak di dekat perbatasannya. Kekhawatiran itu meningkat setelah Houthi melancarkan sejumlah serangan terhadap fasilitas energi, bandar udara, dan infrastruktur strategis Saudi. Di sisi lain, Houthi menyatakan bahwa serangan lintas perbatasan merupakan respons terhadap operasi militer koalisi di Yaman. Perseteruan tersebut menjadikan konflik domestik Yaman semakin terkait dengan dinamika keamanan Timur Tengah.
Upaya diplomasi sempat memberikan harapan ketika gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai diberlakukan pada April 2022. Meskipun kesepakatan tersebut berakhir secara resmi pada Oktober tahun yang sama, intensitas pertempuran besar sempat menurun. Arab Saudi kemudian meningkatkan pendekatan diplomatik melalui pembicaraan dengan Houthi yang turut difasilitasi Oman. Normalisasi hubungan diplomatik Saudi dan Iran pada 2023 juga membuka peluang bagi penyelesaian konflik secara politik. Namun, berbagai perbedaan mengenai pembagian kekuasaan, pembayaran gaji pegawai negeri, pembukaan akses transportasi, dan penarikan kekuatan militer belum berhasil diselesaikan sepenuhnya. Situasi menjadi semakin rumit ketika serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah menambah dimensi internasional dalam konflik tersebut.
Memasuki Oktober 2026, ketegangan kembali meningkat setelah terjadi serangkaian serangan lintas perbatasan dan pertempuran di wilayah strategis Yaman. Serangan terhadap infrastruktur Saudi serta bentrokan antara Houthi dan pasukan pemerintah Yaman memperlihatkan rapuhnya situasi keamanan. Kawasan sekitar Selat Bab al-Mandab menjadi salah satu titik penting karena merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Gangguan keamanan di kawasan tersebut dapat memengaruhi perdagangan internasional, distribusi energi, dan biaya pengangkutan barang. Kondisi ini membuat perang Yaman bukan hanya menjadi persoalan domestik ataupun hubungan Saudi dengan Houthi, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi global. Berbagai pihak internasional terus menghadapi tantangan untuk mencegah eskalasi yang lebih luas.
Pada akhirnya, akar konflik Arab Saudi dan Houthi tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan agama atau persaingan antara dua negara. Persoalan tersebut berawal dari ketidakstabilan politik Yaman, perebutan legitimasi pemerintahan, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya proses transisi kekuasaan. Keterlibatan Saudi serta dukungan Iran terhadap Houthi kemudian memperluas konflik menjadi persaingan keamanan regional yang sulit diselesaikan. Penyelesaian jangka panjang membutuhkan kesepakatan politik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Yaman, bukan sekadar penghentian serangan militer lintas perbatasan. Perlindungan warga sipil, pemulihan ekonomi, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan juga menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa penyelesaian terhadap persoalan mendasar tersebut, risiko berulangnya peperangan akan tetap membayangi Yaman dan kawasan Timur Tengah.