Said Iqbal Nyatakan Buruh Siap Turun ke Jalan Dukung Pemerintahan Prabowo
Jakarta, 7 November 2026 – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan kesiapan mengerahkan massa pekerja dalam jumlah besar untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah perbincangan mengenai dugaan upaya mengganggu stabilitas pemerintahan. Said Iqbal menegaskan bahwa pergantian kekuasaan harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan tidak boleh menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum. Sikap tersebut disampaikannya sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokrasi.
Menurut Said Iqbal, gerakan buruh memiliki kepentingan untuk memastikan kondisi nasional tetap stabil agar berbagai agenda kesejahteraan pekerja dapat berjalan. Ia menilai ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta keberlangsungan lapangan pekerjaan. Karena itu, organisasi buruh perlu mencermati perkembangan situasi nasional tanpa meninggalkan agenda utama perjuangan ketenagakerjaan. Meski menyampaikan kesiapan mobilisasi massa, belum terdapat kepastian mengenai waktu, lokasi, maupun jumlah peserta aksi yang akan dilibatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal dalam kegiatan bertajuk Ikrar Jaga Persatuan Indonesia yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Acara itu melibatkan koalisi serikat pekerja, kelompok petani, guru, tenaga honorer, komunitas nelayan, serta perwakilan Partai Buruh. Dalam kesempatan tersebut, Said mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menjatuhkan pemerintahan melalui tindakan di luar konstitusi. Ia juga menyatakan bahwa jaringan serikat pekerja memiliki anggota yang tersebar di berbagai kawasan industri sehingga memungkinkan dilakukannya mobilisasi apabila diperlukan. detiknews+1
Said menjelaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo didasarkan pada pandangannya mengenai sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap sejalan dengan kepentingan pekerja. Ia menyinggung perlindungan tenaga kerja, kebijakan pengupahan, reforma agraria, dan upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja perlu mendapatkan dukungan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Meski demikian, sikap tersebut merupakan posisi organisasi yang dipimpinnya dan tidak berarti seluruh pekerja Indonesia memiliki pandangan politik yang sama.
Dalam deklarasi tersebut, Said turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Ia menyatakan bahwa kritik dan demonstrasi tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama dilakukan secara damai. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi harus dibedakan dari tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun upaya menciptakan kerusuhan. Said juga menegaskan bahwa organisasi buruh tetap akan menyampaikan tuntutan mengenai kesejahteraan pekerja, termasuk persoalan kenaikan upah dan perlindungan ketenagakerjaan. detiknews+1
Selain menyampaikan dukungan kepada pemerintah, Said menyoroti pentingnya soliditas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban nasional. Ia mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusional dalam menyelesaikan perbedaan politik. Pernyataan mengenai kemungkinan adanya pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan merupakan kekhawatiran yang disampaikannya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana tersebut. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan kritik, melakukan demonstrasi damai, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah sesuai hukum yang berlaku.
Deklarasi koalisi serikat pekerja tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian sikap politik organisasi buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya ingin menjaga persatuan sekaligus melanjutkan perjuangan mengenai kesejahteraan pekerja. Hingga kini, pernyataan kesiapan mengerahkan massa belum disertai pengumuman jadwal aksi lanjutan secara khusus. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada situasi nasional serta keputusan organisasi yang terlibat. Di tengah dinamika politik, penghormatan terhadap konstitusi dan kebebasan menyampaikan pendapat tetap menjadi landasan penting dalam menjaga kehidupan demokrasi Indonesia.
Jakarta, 7 November 2026 – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan kesiapan mengerahkan massa pekerja dalam jumlah besar untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah perbincangan mengenai dugaan upaya mengganggu stabilitas pemerintahan. Said Iqbal menegaskan bahwa pergantian kekuasaan harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan tidak boleh menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum. Sikap tersebut disampaikannya sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokrasi.
Menurut Said Iqbal, gerakan buruh memiliki kepentingan untuk memastikan kondisi nasional tetap stabil agar berbagai agenda kesejahteraan pekerja dapat berjalan. Ia menilai ketidakpastian politik berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta keberlangsungan lapangan pekerjaan. Karena itu, organisasi buruh perlu mencermati perkembangan situasi nasional tanpa meninggalkan agenda utama perjuangan ketenagakerjaan. Meski menyampaikan kesiapan mobilisasi massa, belum terdapat kepastian mengenai waktu, lokasi, maupun jumlah peserta aksi yang akan dilibatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal dalam kegiatan bertajuk Ikrar Jaga Persatuan Indonesia yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Acara itu melibatkan koalisi serikat pekerja, kelompok petani, guru, tenaga honorer, komunitas nelayan, serta perwakilan Partai Buruh. Dalam kesempatan tersebut, Said mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menjatuhkan pemerintahan melalui tindakan di luar konstitusi. Ia juga menyatakan bahwa jaringan serikat pekerja memiliki anggota yang tersebar di berbagai kawasan industri sehingga memungkinkan dilakukannya mobilisasi apabila diperlukan. detiknews+1
Said menjelaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo didasarkan pada pandangannya mengenai sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap sejalan dengan kepentingan pekerja. Ia menyinggung perlindungan tenaga kerja, kebijakan pengupahan, reforma agraria, dan upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja perlu mendapatkan dukungan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Meski demikian, sikap tersebut merupakan posisi organisasi yang dipimpinnya dan tidak berarti seluruh pekerja Indonesia memiliki pandangan politik yang sama.
Dalam deklarasi tersebut, Said turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Ia menyatakan bahwa kritik dan demonstrasi tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama dilakukan secara damai. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi harus dibedakan dari tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun upaya menciptakan kerusuhan. Said juga menegaskan bahwa organisasi buruh tetap akan menyampaikan tuntutan mengenai kesejahteraan pekerja, termasuk persoalan kenaikan upah dan perlindungan ketenagakerjaan. detiknews+1
Selain menyampaikan dukungan kepada pemerintah, Said menyoroti pentingnya soliditas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban nasional. Ia mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusional dalam menyelesaikan perbedaan politik. Pernyataan mengenai kemungkinan adanya pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan merupakan kekhawatiran yang disampaikannya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana tersebut. Dalam sistem demokrasi, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan kritik, melakukan demonstrasi damai, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah sesuai hukum yang berlaku.
Deklarasi koalisi serikat pekerja tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian sikap politik organisasi buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya ingin menjaga persatuan sekaligus melanjutkan perjuangan mengenai kesejahteraan pekerja. Hingga kini, pernyataan kesiapan mengerahkan massa belum disertai pengumuman jadwal aksi lanjutan secara khusus. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada situasi nasional serta keputusan organisasi yang terlibat. Di tengah dinamika politik, penghormatan terhadap konstitusi dan kebebasan menyampaikan pendapat tetap menjadi landasan penting dalam menjaga kehidupan demokrasi Indonesia.