Jakarta, 22 November 2026 – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Permintaan tersebut muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap perkembangan penyelidikan serta langkah internal kepolisian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. PKS menilai bahwa kasus yang melibatkan pejabat penegak hukum memerlukan penanganan secara cermat agar seluruh fakta dapat diungkap dengan jelas. Proses pemeriksaan juga diharapkan tidak menimbulkan keraguan mengenai independensi lembaga yang bertanggung jawab melakukan penyidikan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi salah satu hal penting selama tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. Penanganan perkara secara profesional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa perkara dugaan penyadapan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut integritas aparat penegak hukum dan keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2026 di Jakarta pada Jumat (20/11/2026), kemudian kembali ditegaskan melalui keterangan tertulis pada Minggu. Menurut Almuzzammil, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat membawa dampak luas terhadap kehidupan politik, hukum, dan demokrasi. Ia meminta pemerintah serta aparat penegak hukum memastikan seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara adil tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Almuzzammil juga menekankan bahwa pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan perlu menjangkau pihak lain apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam dugaan tindakan tersebut.
Salah satu perhatian utama PKS adalah pengungkapan pihak yang diduga menjadi pengguna atau pemesan hasil penyadapan ilegal. Almuzzammil menilai penyidik perlu mengetahui siapa yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan serta tujuan penggunaannya. Menurutnya, pengungkapan pihak tersebut menjadi bagian penting untuk memahami keseluruhan rangkaian peristiwa dan mencegah penyalahgunaan serupa pada masa mendatang. Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak yang lebih besar apabila praktik penyadapan ilegal berlangsung dalam waktu lama tanpa diketahui. Karena itu, aparat penegak hukum diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. PKS berharap proses penyidikan mampu memberikan penjelasan mengenai pihak yang terlibat, dugaan motif, dan penggunaan informasi yang diperoleh. Penetapan tanggung jawab hukum tetap harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku dan tidak didasarkan pada dugaan semata.
Dalam penjelasannya, Almuzzammil mengaitkan pentingnya penegakan hukum dengan prinsip sirotol mustaqim atau jalan yang lurus. Ia menyebut prinsip tersebut sebagai pedoman moral yang sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta cita-cita para pendiri bangsa. Menurutnya, nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keagamaan, tetapi juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan. Aparat negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan secara benar dan tidak menyalahgunakan fasilitas yang dipercayakan kepada mereka. Almuzzammil memandang pengusutan dugaan penyadapan sebagai salah satu ujian terhadap komitmen penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga mengingatkan bahwa pendewasaan demokrasi membutuhkan kepastian bahwa kewenangan negara digunakan sesuai batas yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, penanganan perkara diharapkan tidak hanya menghasilkan penyelesaian hukum, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kelembagaan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya telah ditangani kepolisian dengan penetapan sejumlah tersangka pada awal November 2026. Pada 3 November, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak. Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, penyidik kembali menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka sehingga jumlah pihak yang berstatus tersangka menjadi empat orang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan persoalan akses terhadap informasi elektronik. Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai mekanisme hukum. Proses penyidikan masih diperlukan untuk memastikan peran masing-masing pihak dan membuktikan dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan sikap mengenai pentingnya penanganan perkara secara objektif dan terbuka. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar proses hukum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan tanpa menutup-nutupi fakta yang relevan dengan perkara. Pada saat yang sama, koordinasi dengan pimpinan Polri dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tidak terganggu oleh perkembangan kasus. Penanganan dugaan penyadapan juga memerlukan perhatian terhadap perlindungan informasi yang bersifat sensitif dan keamanan komunikasi pejabat negara. Keterbukaan proses hukum perlu berjalan bersama perlindungan terhadap informasi yang memang tidak dapat diumumkan secara bebas. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara transparansi, keamanan, dan kepastian hukum.
Selain membahas kasus penyadapan, Almuzzammil menjelaskan bahwa Rakernas PKS 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi yang mempertemukan pengurus pusat dan daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 20–22 November 2026 tersebut mengangkat tema Mendengar, Bergerak, dan Berdampak sebagai arah kegiatan partai dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. PKS juga menyampaikan komitmen untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai unsur bangsa. Dalam konteks penegakan hukum, partai tersebut berharap pengusutan perkara penyadapan dapat menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas lembaga negara. Almuzzammil menilai penanganan yang transparan dan profesional diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan praktik penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terulang. Dengan demikian, perhatian terhadap kasus ini tidak hanya tertuju pada perkembangan penyidikan, tetapi juga pada langkah perbaikan pengawasan dan perlindungan informasi dalam penyelenggaraan negara.