Jakarta, 3 September 2026 – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap model pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami dugaan keracunan. Charles menilai kejadian dengan jumlah korban mencapai ratusan orang tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis biasa, melainkan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem penyediaan makanan secara menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain. Menurutnya, program MBG memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, tetapi pelaksanaannya harus menjamin keamanan makanan sebagai syarat utama. Pemerintah juga diminta tidak hanya melakukan evaluasi setelah sebuah kasus terjadi, tetapi membangun sistem pencegahan yang mampu menemukan risiko sejak proses pengadaan bahan hingga makanan diterima penerima manfaat. Pengawasan terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diperketat karena dapur tersebut memproduksi makanan dalam jumlah besar setiap hari. Keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan sebagai prioritas yang tidak dapat dikompromikan dalam mengejar jumlah distribusi MBG.
Charles menyoroti pola produksi makanan dalam jumlah besar yang kemudian dikirim menuju berbagai lokasi penerima sebagai salah satu bagian yang perlu dievaluasi. Semakin panjang waktu antara proses memasak dan makanan dikonsumsi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengendalian suhu, kebersihan, penyimpanan, serta distribusi yang tepat. Risiko dapat meningkat ketika makanan selesai dimasak terlalu jauh sebelum jadwal konsumsi atau harus menunggu dalam kondisi tertentu selama perjalanan. Karena itu, model MBG menurutnya perlu mempertimbangkan karakter setiap wilayah dan tidak harus diterapkan dengan pola yang sepenuhnya sama. Sekolah maupun pesantren yang memiliki fasilitas dapur memadai dapat dipertimbangkan untuk memiliki sistem pengolahan yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Model desentralisasi tersebut dapat memperpendek jarak dan waktu antara makanan selesai dimasak dengan saat dikonsumsi. Namun, setiap perubahan tetap membutuhkan standar yang ketat agar kualitas makanan tidak berbeda antara satu lokasi dan lokasi lainnya. Pemerintah perlu menentukan model yang mampu menjaga manfaat program sekaligus mengurangi titik risiko yang dapat menyebabkan makanan terkontaminasi.
Kasus di Sidoarjo menjadi perhatian besar setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah masyarakat yang mengalami gejala dugaan keracunan mencapai 566 orang. Sebagian besar merupakan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang mengalami keluhan setelah menyantap menu MBG pada Selasa, 1 September. Gejala yang dilaporkan antara lain pusing, mual, muntah, dan diare sehingga ratusan korban harus mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Kondisi pasien yang masih menjalani rawat inap secara umum dilaporkan stabil dan tidak terdapat pasien yang membutuhkan perawatan khusus akibat kondisi kritis. Petugas kesehatan juga melakukan rehidrasi kepada korban untuk memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Besarnya jumlah korban membuat pemerintah daerah, BGN, dan berbagai unsur terkait melakukan penanganan secara bersamaan sekaligus menyelidiki sumber pasti gangguan kesehatan tersebut.
Makanan yang dikonsumsi para santri diketahui berasal dari SPPG di wilayah Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Menu yang disajikan saat kejadian terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis dan baby corn, tempe bumbu bali, serta buah apel. Makanan dikirim menuju pesantren pada pagi menjelang siang untuk kemudian dibagikan kepada santri. Sebagian santri mengonsumsi makanan pada siang hari, sementara terdapat makanan yang baru dikonsumsi pada waktu berikutnya karena kegiatan pembelajaran masih berlangsung. Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat persoalan pada bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, pengiriman, maupun waktu konsumsi. Pemeriksaan laboratorium diperlukan sebelum penyebab pasti dapat ditentukan sehingga kesimpulan tidak hanya berdasarkan dugaan awal. Sampel makanan serta berbagai bahan terkait telah menjadi bagian dari pemeriksaan untuk menemukan kemungkinan kontaminasi. Hasil penyelidikan nantinya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan yang lebih spesifik terhadap tata kelola dapur MBG.
BGN telah mengambil tindakan terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut dengan menjatuhkan suspensi kategori berat selama 30 hari. Penghentian sementara kegiatan dilakukan agar proses investigasi dapat berjalan sekaligus mencegah risiko tambahan selama penyebab kejadian belum diketahui secara pasti. BGN juga mengusulkan pencopotan kepala SPPG yang bertanggung jawab terhadap operasional dapur tersebut. Langkah itu menjadi bagian dari evaluasi setelah jumlah korban yang mengalami gangguan kesehatan terus bertambah. Pada saat yang sama, perhatian utama pemerintah tetap diarahkan kepada pemulihan seluruh korban yang masih menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap prosedur dapur juga diperlukan untuk mengetahui apakah seluruh tahapan telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Waktu memasak, kondisi bahan baku, kebersihan peralatan, suhu makanan, pengemasan, distribusi, hingga penyimpanan setelah makanan tiba menjadi bagian yang perlu diperiksa. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan agar penyebab kejadian dapat ditemukan dan tindakan korektif tidak hanya berfokus pada pergantian personel.
Charles menilai pengawasan terhadap dapur MBG harus memiliki mekanisme yang dapat mendeteksi pelanggaran sebelum makanan sampai kepada anak-anak. Inspeksi tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul laporan keracunan karena program tersebut beroperasi setiap hari dan melayani penerima dalam jumlah sangat besar. Pemerintah dapat memperkuat pemeriksaan berkala terhadap kondisi dapur, sumber bahan makanan, kebersihan pekerja, penyimpanan bahan mentah, serta proses pengolahan. Setiap SPPG juga perlu memiliki pencatatan yang memungkinkan petugas mengetahui asal bahan dan waktu produksi apabila ditemukan masalah. Sistem tersebut penting agar penelusuran dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus mencari informasi dari awal ketika terjadi kejadian luar biasa. Petugas yang bekerja di dapur juga harus mendapatkan pelatihan mengenai keamanan pangan dan memahami bahwa kesalahan kecil dapat berdampak terhadap ratusan penerima sekaligus. Standar operasional harus diterapkan secara konsisten dan tidak hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan. Pengawasan yang kuat akan menentukan apakah standar tersebut benar-benar dijalankan dalam kegiatan produksi sehari-hari.
Perubahan model MBG juga dapat mempertimbangkan perbedaan antara sekolah reguler dan pesantren yang memiliki pola aktivitas serta waktu makan berbeda. Santri yang tinggal di lingkungan pesantren menjalani kegiatan sejak pagi hingga malam sehingga jadwal konsumsi makanan dapat berbeda dengan siswa yang pulang setelah kegiatan sekolah selesai. Distribusi makanan karena itu perlu menyesuaikan waktu konsumsi agar makanan tidak berada terlalu lama pada suhu yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme. Pesantren yang memiliki dapur dan tenaga pengelola sendiri dapat dilibatkan lebih aktif apabila seluruh persyaratan keamanan pangan terpenuhi. Pemerintah dapat menyediakan bahan, standar gizi, pelatihan, serta pengawasan sementara proses pengolahan dilakukan lebih dekat dengan penerima. Pola seperti itu dapat menjadi salah satu alternatif dibandingkan makanan diproduksi dari lokasi yang melayani terlalu banyak titik dalam jarak luas. Namun, perubahan tersebut membutuhkan perhitungan kapasitas dan pengawasan agar tidak menghasilkan standar berbeda-beda. Prinsip utamanya adalah makanan harus memiliki kandungan gizi yang sesuai sekaligus aman ketika dikonsumsi.
Selain sistem produksi, rantai pasok bahan makanan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam evaluasi MBG. Bahan baku yang masuk ke dapur harus memiliki kualitas baik dan disimpan sesuai karakter masing-masing produk sebelum digunakan. Sayuran, telur, daging, buah, maupun bahan lainnya memiliki kebutuhan penyimpanan berbeda sehingga pengelola dapur harus memiliki fasilitas yang memadai. Pemeriksaan terhadap pemasok juga diperlukan agar bahan tidak berasal dari sumber yang tidak dapat ditelusuri. Dalam skala produksi ribuan porsi, satu bahan yang bermasalah dapat masuk ke banyak kotak makanan sekaligus dan menyebabkan jumlah korban sangat besar. Sistem pencatatan pemasok dan nomor produksi dapat membantu menentukan sumber persoalan apabila ditemukan kontaminasi. Pengelola juga harus memiliki prosedur untuk menolak bahan yang kualitasnya tidak memenuhi standar meskipun kebutuhan produksi sedang tinggi. Tekanan untuk memenuhi target jumlah porsi tidak boleh membuat proses pemeriksaan bahan menjadi lebih longgar. Keamanan pangan harus menjadi bagian dari seluruh rantai produksi dan bukan hanya pemeriksaan pada makanan yang telah selesai dimasak.
Komisi IX juga memiliki kepentingan memastikan aspek kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Program berskala nasional dengan jutaan penerima membutuhkan sistem pengawasan yang mampu bekerja secara konsisten di seluruh daerah. Pemerintah pusat dapat menetapkan standar, tetapi implementasinya sangat bergantung kepada pengelola dapur, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan berbagai pihak di lapangan. Ketika ditemukan pelanggaran, mekanisme sanksi harus jelas agar seluruh pengelola memahami konsekuensi apabila mengabaikan prosedur keselamatan. Pada saat yang sama, SPPG yang telah menjalankan standar dengan baik perlu tetap mendapatkan pendampingan sehingga kualitas dapat dipertahankan ketika jumlah penerima meningkat. Evaluasi tidak seharusnya membuat tujuan utama MBG untuk memperbaiki gizi anak terhenti, tetapi digunakan untuk memperbaiki kelemahan yang muncul selama pelaksanaan. Program sebesar MBG memang membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan karena kondisi setiap daerah berbeda. Temuan dari kasus Sidoarjo dapat digunakan sebagai pelajaran untuk memperkuat sistem nasional sebelum kejadian serupa muncul di wilayah lain.
Peristiwa tersebut juga menunjukkan pentingnya mekanisme respons cepat ketika penerima MBG mulai mengalami keluhan kesehatan. Sekolah maupun pesantren perlu mengetahui prosedur yang harus dilakukan apabila beberapa penerima menunjukkan gejala serupa dalam waktu berdekatan. Distribusi makanan dari sumber yang sama harus dapat dihentikan sementara sambil menunggu pemeriksaan sehingga potensi jumlah korban tambahan dapat ditekan. Sampel makanan juga perlu segera diamankan agar dapat diperiksa dan tidak hilang sebelum petugas kesehatan tiba. Data mengenai siapa yang mengonsumsi makanan, menu yang dimakan, waktu konsumsi, dan gejala yang muncul dapat membantu penyelidikan epidemiologi. Fasilitas kesehatan di sekitar lokasi perlu mendapatkan pemberitahuan cepat ketika jumlah korban meningkat agar kapasitas penanganan dapat dipersiapkan. Koordinasi antara sekolah, pesantren, SPPG, puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, dan BGN menjadi sangat penting dalam kondisi tersebut. Kecepatan penanganan tidak hanya membantu pemulihan korban, tetapi juga mempercepat identifikasi penyebab sehingga risiko lanjutan dapat dihentikan.
Dorongan mengubah model MBG setelah kasus Sidoarjo pada akhirnya diarahkan untuk memastikan program tetap berjalan dengan standar keselamatan yang jauh lebih kuat. Charles Honoris meminta BGN melakukan pembenahan dan tidak menganggap kasus dengan ratusan korban sebagai persoalan yang dapat diselesaikan hanya melalui sanksi terhadap satu dapur. Evaluasi perlu mencakup model produksi, jarak distribusi, waktu konsumsi, kualitas bahan, kompetensi tenaga pengolah, fasilitas dapur, serta mekanisme pengawasan. Kasus yang berdampak terhadap 566 orang tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan pada satu titik produksi dapat memberikan dampak sangat luas ketika makanan dibuat dalam jumlah besar. Suspensi terhadap SPPG dan usulan pergantian kepala dapur dapat menjadi langkah awal, tetapi perbaikan sistem diperlukan untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Pemerintah juga harus memastikan hasil pemeriksaan penyebab dugaan keracunan digunakan untuk memperbarui standar operasional di daerah lainnya. MBG memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda sehingga keberlanjutan program harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan. Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan setiap hari, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap makanan aman dan layak dikonsumsi anak-anak Indonesia.