Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah memperkuat armada dan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. Arahan tersebut disampaikan saat Presiden memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam melalui konferensi video pada Senin. Prabowo menekankan pemerintah perlu menggunakan prinsip menyediakan sumber daya lebih banyak daripada menghadapi kekurangan ketika bencana sudah berlangsung. Helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga peralatan pendukung lainnya menjadi bagian yang diminta untuk diperbanyak. Menurut Presiden, kesiapan sejak awal akan membuat respons lapangan lebih cepat ketika titik api muncul dan mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari rencana pemerintah meningkatkan anggaran mitigasi bencana secara signifikan.
Dalam arahannya, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menyusun kebutuhan penguatan mitigasi. Pemerintah diminta tidak hanya menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi normal, tetapi juga memperhitungkan skenario ketika beberapa bencana terjadi dalam waktu berdekatan. Prinsip yang digunakan adalah kesiapan harus dibangun jauh sebelum keadaan darurat muncul. Dengan demikian, pemerintah mempunyai cadangan peralatan dan sumber daya yang dapat segera dikerahkan tanpa menunggu proses pengadaan ketika kebakaran sudah meluas. Perencanaan tersebut akan dimasukkan dalam penguatan sistem mitigasi bencana nasional yang lebih menyeluruh. Prabowo menilai pengalaman penanganan bencana sepanjang 2026 memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya kesiapan logistik dan peralatan.
Helikopter menjadi salah satu sarana yang secara khusus mendapat perhatian Presiden karena mempunyai peran penting dalam operasi pemadaman dari udara. Armada tersebut dapat digunakan untuk melakukan water bombing pada kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah sebelumnya telah menambah lebih dari 17 helikopter water bombing untuk memperkuat sekitar 30 pesawat yang sudah beroperasi di Kalimantan ketika kebakaran meningkat pada Agustus. Penambahan tersebut dilakukan setelah Prabowo meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Operasi udara membantu menekan kebakaran pada kawasan luas, tetapi tetap harus dipadukan dengan personel darat untuk memastikan bara benar-benar padam. Karena itu, penguatan armada udara tidak akan berdiri sendiri dan akan dibarengi peningkatan kemampuan operasi di permukaan.
Pompa air juga menjadi salah satu peralatan yang diminta tersedia dalam jumlah lebih besar. Pada kawasan gambut, ketersediaan air sangat menentukan karena kebakaran dapat berlangsung di bawah permukaan dan sulit dipadamkan hanya dengan penyiraman pada bagian atas. Pemerintah sebelumnya telah mengirim tambahan mesin pompanisasi, pipanisasi, serta peralatan untuk mendukung sumur bor di daerah terdampak. Prabowo ingin kebutuhan seperti itu dipersiapkan lebih awal dan ditempatkan sedekat mungkin dengan kawasan rawan. Strategi tersebut dapat mengurangi waktu mobilisasi ketika titik api pertama kali terdeteksi. Semakin cepat air dan personel mencapai lokasi, semakin besar peluang kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kejadian berskala besar.
Presiden juga meminta lebih banyak ekskavator berukuran kecil ditempatkan di desa-desa yang secara historis berulang kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk membantu membuka akses, membuat sekat, maupun mendukung pekerjaan lapangan lain sesuai kebutuhan operasi. Penempatan langsung di wilayah rawan dinilai lebih efektif daripada seluruh peralatan terpusat di lokasi yang jauh dari titik kebakaran. Pemerintah nantinya perlu memetakan desa yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi berdasarkan riwayat kebakaran dan kondisi wilayahnya. Pengoperasian alat juga membutuhkan personel yang mempunyai kemampuan teknis sehingga kesiapan sumber daya manusia harus berjalan bersama penyediaan peralatan. Dengan pendekatan tersebut, respons awal diharapkan dapat dilakukan bahkan sebelum bantuan dalam skala besar tiba dari pemerintah pusat.
Penguatan armada tersebut melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah selama menghadapi karhutla di Kalimantan pada Agustus 2026. Ketika itu, Prabowo memerintahkan tambahan helikopter, pompa air, kendaraan operasional, serta personel setelah menerima laporan mengenai kebutuhan di lapangan. Sekitar tiga batalyon atau 1.500 personel TNI juga diperintahkan untuk memperkuat operasi pemadaman titik-titik api yang masih tersebar. Unsur Polri, BNPB, BMKG, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan relawan turut terlibat dalam penanganan. Pemerintah menilai operasi gabungan diperlukan karena karakter karhutla berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Kebakaran gambut, misalnya, membutuhkan penanganan lebih lama karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat.
Prabowo menilai kesiapsiagaan semakin penting karena kondisi cuaca kering dan El Nino meningkatkan ancaman karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian besar setelah kebakaran terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan di Sumatra dan wilayah lain yang mempunyai riwayat kebakaran berulang. Kondisi vegetasi yang kering dapat membuat api menyebar dengan cepat apabila muncul pembakaran terbuka atau sumber api lainnya. Pada lahan gambut, tingkat kesulitan pemadaman dapat meningkat karena api dapat merambat tanpa terlihat jelas di permukaan. Situasi tersebut membuat pemerintah menempatkan pencegahan sebagai bagian yang sama pentingnya dengan operasi pemadaman.
Selain memperbanyak peralatan konvensional, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kemampuan penanganan bencana. Prabowo mendorong pengembangan drone berukuran besar yang mampu membawa dan menjatuhkan air pada lokasi kebakaran. Teknologi semacam itu diharapkan dapat menjadi perangkat tambahan ketika kondisi tertentu menyulitkan pengerahan helikopter atau personel. Pemerintah juga meminta pengkajian lebih lanjut terhadap teknologi modifikasi cuaca untuk mengetahui metode dan bahan yang paling efektif digunakan sesuai kondisi atmosfer. Operasi modifikasi cuaca tetap bergantung pada ketersediaan kondisi meteorologis yang mendukung sehingga tidak dapat menggantikan pemadaman darat maupun udara. Pengembangan teknologi diarahkan sebagai pelengkap untuk memperluas pilihan pemerintah ketika menghadapi situasi kebencanaan yang berbeda.
Penambahan armada juga akan dibarengi langkah pencegahan dan penegakan hukum. Prabowo sebelumnya menegaskan pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan melanggar ketentuan harus ditindak sesuai hukum. Pemerintah meminta perusahaan pemegang konsesi dan masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu api, khususnya ketika kondisi sangat kering. Edukasi hingga tingkat desa juga perlu dilakukan terus-menerus agar masyarakat memahami bahwa api kecil dapat berkembang cepat pada periode kemarau. Pemantauan titik panas, patroli, pembasahan gambut, serta kesiapan sumber air menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran berkembang. Dengan demikian, penambahan helikopter dan kendaraan pemadam tidak dimaksudkan menggantikan pencegahan, melainkan menjadi lapisan perlindungan ketika kebakaran tetap terjadi.
Prabowo meminta pemerintah menyusun rencana induk mitigasi bencana yang lebih menyeluruh dan masif dengan mempertimbangkan karakter risiko Indonesia. Penguatan armada karhutla menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut bersama kesiapan menghadapi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan bencana lainnya. Presiden menilai pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk bergerak cepat tanpa menunggu kondisi memburuk sebelum menambah sumber daya. Karena itu, prinsip menyediakan lebih banyak helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, ekskavator, personel, dan peralatan pendukung akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan berikutnya. Pemerintah juga akan mengevaluasi pengalaman operasi sepanjang 2026 untuk mengetahui kekurangan yang masih terjadi di lapangan. Dengan kesiapan peralatan yang lebih besar dan ditempatkan lebih dekat dengan daerah rawan, pemerintah berharap karhutla dapat ditangani sejak tahap awal sehingga dampak terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, transportasi, dan aktivitas ekonomi dapat ditekan.