Jakarta, 24 September 2026 – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memastikan akan menempuh upaya hukum kasasi setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook. Putusan banding tersebut mengurangi hukuman Nadiem dari sebelumnya 10 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Meski hukumannya berkurang, pihak Nadiem menyatakan tetap tidak menerima putusan tersebut. Tim penasihat hukum menegaskan sejak awal meminta kliennya dibebaskan dari seluruh dakwaan. Kasasi akan diajukan ke Mahkamah Agung sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membacakan putusan banding pada Kamis (24/9). Majelis hakim menyatakan sebagian pertimbangan pengadilan tingkat pertama perlu diubah, sedangkan bagian yang dinilai telah sesuai dengan fakta dan penerapan hukum tetap dipertahankan. Dalam putusan tersebut, hukuman pidana penjara Nadiem dikurangi satu tahun menjadi sembilan tahun. Majelis juga menjatuhkan konsekuensi finansial sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding. Perubahan hukuman tersebut tidak mengubah sikap Nadiem untuk terus melakukan perlawanan hukum.
Pihak Nadiem menilai putusan yang dapat diterima adalah putusan bebas karena mereka tetap berpendapat unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti. Karena itu, pengurangan masa hukuman dari 10 tahun menjadi sembilan tahun belum memenuhi tuntutan pembelaan. Tim hukum akan mempelajari secara lengkap pertimbangan majelis hakim sebelum menyusun memori kasasi. Dokumen tersebut nantinya memuat alasan hukum yang digunakan untuk meminta Mahkamah Agung memeriksa putusan banding. Kasasi menjadi tahapan berikutnya setelah proses hukum di tingkat pertama dan banding dilalui.
Perkara tersebut berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Nadiem kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan memilih mengajukan banding. Selama proses hukum, pihak Nadiem secara konsisten membantah tuduhan dan meminta pembebasan. Perbedaan pandangan mengenai fakta serta penerapan hukum menjadi bagian utama dalam upaya hukum yang ditempuh.
Proses banding memberikan kesempatan kepada majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menilai kembali putusan tingkat pertama. Setelah pemeriksaan dilakukan, majelis memutuskan bahwa putusan sebelumnya tidak perlu dipertahankan seluruhnya dan mengubah bagian tertentu dari hukuman. Hasilnya, masa pidana penjara Nadiem dikurangi menjadi sembilan tahun. Namun, pengurangan hukuman tersebut tidak otomatis membuat perkara berkekuatan hukum tetap karena masih tersedia upaya kasasi. Pihak Nadiem menyatakan akan menggunakan hak tersebut.
Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung nantinya akan menilai aspek penerapan hukum dari putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat sebelumnya. Tim penasihat hukum Nadiem perlu menguraikan dasar keberatan terhadap putusan banding dalam memori kasasi. Proses tersebut berbeda dengan pemeriksaan fakta secara menyeluruh sebagaimana berlangsung pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung selanjutnya akan menentukan perkembangan hukum perkara tersebut. Sampai proses hukum selesai, Nadiem tetap memiliki hak untuk menggunakan mekanisme pembelaan yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.
Keputusan mengajukan kasasi menunjukkan bahwa Nadiem dan tim hukumnya tetap mempertahankan permintaan agar perkara berakhir dengan pembebasan. Vonis sembilan tahun penjara pada tingkat banding belum menjadi akhir dari rangkaian proses hukum kasus Chromebook. Setelah menerima salinan lengkap putusan, tim penasihat hukum dapat menyelesaikan penyusunan alasan kasasi untuk diajukan melalui mekanisme yang ditentukan. Mahkamah Agung kemudian akan memeriksa permohonan tersebut berdasarkan kewenangannya. Perkara pengadaan Chromebook dengan demikian akan berlanjut ke tingkat kasasi setelah melewati pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.